Bali Sumbang 53 Persen Devisa Pariwisata Nasional, BKSAP DPR RI Minta Pusat Beri Perlakuan Khusus

Gubernur Bali Wayan Koster menerima Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bali, Kamis (23/10/2025), di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Gubernur Bali Wayan Koster menerima Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bali, Kamis (23/10/2025), di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar.

Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025). Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti posisi strategis Bali sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar bagi Indonesia, sekaligus pintu utama diplomasi budaya di dunia internasional.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap Bali yang memiliki peran penting bagi citra dan perekonomian nasional.

“Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.

Sementara itu, anggota BKSAP sekaligus Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menyoroti ketimpangan antara kontribusi ekonomi Bali dengan dukungan kebijakan dari pusat.

Berita Terkait:  Buronan Kasus Penipuan Rp50 Miliar Ditangkap di Bali, Kejagung Ungkap Lokasi Penangkapan

“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik perhatian DPR RI terhadap Bali. Ia menegaskan bahwa Bali telah menjadi penyumbang utama devisa nasional di sektor pariwisata, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan dukungan fiskal.

“Bali kecil, tapi ‘khasiat’-nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster.

Wisman 5,7 juta di Oktober 2025

Koster memaparkan, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang dan diperkirakan menembus 7 juta hingga akhir tahun.

Berita Terkait:  Dari Sampah Menjadi Nilai Tambah, Pelindo Lanjutkan Program WISE di Ring 1 Pelabuhan Benoa 

Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.

“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” jelasnya.

Meski demikian, Koster mengakui bahwa sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga pengelolaan sampah.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, terus berupaya membenahi transportasi dan mendorong pengembangan energi bersih serta fasilitas waste to energy.

“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand,” kata Koster.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan Bali harus tetap berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya.

Konsep Ekonomi Kerthi Bali

Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.

Berita Terkait:  Buka Musim Cruise 2026/2027, Pelabuhan Benoa Sambut Heritage Adventurer

“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” tegasnya.

Senada, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, berharap perhatian DPR RI dapat memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Bali.

“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Isu sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” katanya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ke Bali ini diharapkan menjadi momentum penting memperkuat diplomasi budaya Indonesia, sekaligus memastikan Bali mendapatkan perhatian proporsional dari pemerintah pusat sesuai kontribusinya terhadap devisa negara dan citra pariwisata dunia. (red)

Berita Terkini