Balihotnews.com | DENPASAR – Upaya meningkatkan layanan transportasi publik di Bali terus digencarkan. Gubernur Bali, Wayan Koster bersama empat kepala daerah di wilayah Sarbagita resmi menandatangani perjanjian kerja sama pendanaan Trans Metro Dewata untuk tahun anggaran 2026.
Penandatanganan berlangsung di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/9/205), dengan melibatkan Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Kesepakatan ini menandai komitmen bersama untuk memperkuat sistem angkutan umum perkotaan di kawasan padat aktivitas tersebut.
“Penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” ujar Koster.
Pada tahun 2026, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 56,3 miliar. Dari jumlah itu, Pemerintah Provinsi Bali menanggung 30 persen atau Rp 16,9 miliar, sementara 70 persen sisanya atau Rp 39,4 miliar dibebankan pada pemerintah kabupaten/kota.
Rinciannya, Kabupaten Badung mengalokasikan Rp 16,6 miliar, Kota Denpasar Rp 15,8 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar, dan Tabanan Rp 1,6 miliar.
Menurut Koster, pembagian itu disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsi layanan yang melewati masing-masing daerah.
Pagu Anggaran
Meski demikian, Koster menekankan bahwa dana tersebut masih berupa pagu anggaran.
“Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah tingkat keterisian penumpang.
“Kalau kita lihat maksimum keteriisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” jelas Koster.
Ia menegaskan bahwa penyediaan transportasi publik tidak sekadar soal dana, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” katanya.
Meski begitu, Koster menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transportasi publik berkelanjutan di Bali.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan anggaran agar program berjalan efektif dan efisien. (red)
