Balihotnewscom l DENPASAR- Founder & Chairman Mahardhika Institute, I Putu Eka Mahardhika, S.IP., M.AP., menilai arah pembangunan Bali harus kembali bertumpu pada tiga kewajiban utama, yakni menjaga alam, menjaga manusia, dan menjaga budaya.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bli Eka dalam Dialog Publik bertema “Meneropong Bali dari Sudut Berbeda” yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (30/8/2026).
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni I Putu Eka Mahardhika, Dr. Trisno Nugroho, S.E., M.B.A., serta Dr. Agus Made Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA.
Dalam paparannya, Eka menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu pintu masuk untuk membaca kembali persoalan pembangunan Bali.
Menurutnya, pertanian masih bisa bertahan dan berkembang. Namun, masyarakat harus kembali memiliki pengetahuan pertanian Bali secara utuh. “Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh. Kita mengalami semacam defisit pengetahuan,” kata Eka.
Ia mencontohkan persoalan alih fungsi lahan. Menurut Eka, ketika sawah berubah fungsi, yang hilang bukan hanya lahan pertanian.
Alih fungsi juga dapat menyebabkan jalur air terputus, got tertimbun, sempadan hilang, hingga mengganggu sistem subak. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa memicu persoalan air. “Ketika lahan pertanian berubah fungsi, kita sering kali bukan hanya kehilangan sawah, tetapi juga memutus urat nadi air bagi subak,” ujarnya.
Eka juga meminta pertanian tidak hanya dilihat dari sisi produksi. Ia menceritakan kawasan pertanian di Tegallalang yang masih mempertahankan sejumlah varietas padi tradisional Bali, seperti padi silem, padi barak, padi kuning, dan varietas lokal lainnya.
Menurutnya, meski produk pertanian tersebut berkualitas dan bahkan dikelola secara organik, tantangannya adalah bagaimana membuat konsumen memahami nilai lebih dari produk tersebut.
Di sinilah, kata Eka, cerita atau narasi menjadi penting. “Produk harus memiliki narasi. Mengapa padi ini penting? Apa sejarahnya? Bagaimana hubungannya dengan subak, masyarakat, ritual, ekologi, dan perjalanan kebudayaan Bali?” katanya.
Ia menilai Bali sebenarnya memiliki modal besar dalam membangun nilai tambah ekonomi melalui cerita, budaya, sejarah, dan identitas lokal.
Selain pertanian, Eka menyoroti pengelolaan hutan desa dan pengembangan pariwisata. Ia mengkritik pola pembangunan yang sekadar meniru keberhasilan daerah lain.
Menurutnya, tidak semua konsep pariwisata yang berhasil di satu wilayah cocok diterapkan di wilayah lain. “Melihat sesuatu berhasil di Ubud, kemudian model yang sama ingin diterapkan di tempat lain. Padahal potensi dan kontur wilayahnya berbeda. Kalau dipaksakan, justru bisa merusak lingkungan,” kata Eka.
Ia mengatakan setiap daerah harus mampu membaca aset dan karakter wilayahnya sendiri. Potensi tersebut kemudian dapat dikembangkan dalam kerangka ekonomi sirkuler, termasuk melalui aktivitas adat dan upacara di Bali.
Menurut Eka, kebutuhan masyarakat terhadap buah, janur, kelapa, bunga, banten, dan berbagai sarana upacara sebenarnya menciptakan rantai ekonomi yang besar.
Jika rantai produksi tersebut dikelola dengan baik dan kebutuhan lokal dipenuhi dari petani lokal, manfaat ekonominya bisa semakin besar. Eka juga menilai pura tidak seharusnya hanya dilihat sebagai tempat persembahyangan.
Menurutnya, pura dapat menjadi penanda struktur sosial, kosmologi, ekologi, bahkan ekonomi suatu wilayah. Ia mencontohkan Pura Masceti yang memiliki hubungan kuat dengan subak dan pertanian. “Kalau kita hanya menceritakan pura sebagai tempat persembahyangan, kita kehilangan satu dimensi penting,” ujarnya.
Dari pemikiran tersebut, Eka memperkenalkan konsep “ngempu” Bali. Ia menjelaskan, ngempu berarti merawat dengan penuh tanggung jawab, seperti orang tua merawat dan membesarkan anak hingga mampu berdiri sendiri.
Menurutnya, Bali membutuhkan lebih banyak pihak yang bersedia mengambil peran sebagai “pengempu”. Eka juga menyinggung dinamika perdebatan yang ramai berlangsung di media sosial.
Ia menilai masyarakat tidak boleh berhenti pada kritik atau perdebatan mengenai siapa yang benar dan salah.
“Pertarungan di media sosial sudah terlalu banyak. Sekarang kita membutuhkan lebih banyak pertarungan di dunia nyata, bagaimana mendampingi masyarakat sejak awal hingga mereka benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Eka berharap forum publik dapat menjadi ruang bertemunya akademisi, praktisi, mahasiswa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melahirkan langkah konkret.
“Bali membutuhkan orang-orang yang mau menjadi pengempu. Orang-orang yang secara sadar mau menjaga alam, menjaga manusia, dan menjaga budaya,” pungkasnya. (Bhn)
