Balihotnews.com | DENPASAR – Provinsi Bali resmi menjadi wilayah kedua secara nasional yang ditunjuk untuk perluasan uji coba digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam agenda besar transformasi digital pemerintahan yang ditargetkan berjalan nasional pada Oktober 2026.
Rapat Koordinasi (Rakor) perluasan piloting dipimpin langsung oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis, 26 Pebruari 2026.
Rakor tertutup ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
Bali Jadi Model Integrasi Sistem Digital
Dalam pertemuan tersebut, Bali dipilih sebagai lokasi strategis untuk mempercepat integrasi ribuan aplikasi pemerintahan yang selama ini berjalan secara terpisah.
“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu Kota,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) pada era Presiden Joko Widodo.
Menurut Luhut, saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi digital di lingkup pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian.
Pemerintah menilai sistem yang berjalan sendiri-sendiri ini perlu diintegrasikan dalam satu ekosistem berbasis Artificial Intelligence (AI).
“Dari Banyuwangi, menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” kata Luhut yang didampingi Gubernur Koster.
Sebelumnya, uji coba pertama telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan kini model tersebut diperluas ke Bali sebagai tahap lanjutan.
Target 200 Juta Pengguna Digital Apps
Transformasi digital ini tidak hanya menyasar sistem birokrasi, tetapi juga partisipasi masyarakat. Pemerintah menargetkan pada April 2026 uji coba dilakukan di 200 kabupaten/kota di Indonesia.
“Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi, kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” paparnya.
Bahkan, pemerintah berharap penetrasi aplikasi digital pemerintah dapat menjangkau sebagian besar penduduk Indonesia. “Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” paparnya.
Target nasional peluncuran sistem terpadu ini direncanakan pada Oktober 2026.
Gubernur Koster: Bali Siap Tuntaskan di Kabupaten/Kota
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Bali menyatakan komitmen penuh untuk segera melakukan konsolidasi internal di tingkat daerah.
“Terima kasih, Bapak Luhut. Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,” kata Gubernur Koster, usai rapat.
Langkah percepatan ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapan operasional, penyelarasan tahapan implementasi, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan di Bali.
Selain unsur pemerintah daerah, Rakor juga dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Vice President United in Diversity (UID), Cokorda Istri Dewi.
Percepatan digitalisasi bansos berbasis DPI ini diharapkan mampu memperkuat transparansi penyaluran bantuan, meningkatkan efisiensi anggaran, sekaligus mendorong daya saing Indonesia di era ekonomi digital global. (red).
