Balihotnews.com | DENPASAR – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Bali sebagai acuan utama (role model) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan.
Provinsi Bali dinilai berhasil menerapkan tata kelola pariwisata berkelanjutan yang menjadi inspirasi bagi regulasi nasional.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VII di Denpasar, Kamis malam, 30 Oktober 2025.
Daulay secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster.
”Ketika kami menyusun undang-undang pariwisata, pikiran kami langsung tertuju ke Bali. Hampir seluruh pasalnya disusun dengan menjadikan Bali sebagai acuan tata kelola pariwisata berkelanjutan,” ujar Daulay.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menegaskan komitmen Komisi VII untuk memberikan dukungan penuh terkait penanganan isu sampah serta pengembangan energi bersih di Bali.
Dukungan ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang pengelolaan sampah yang kini menjadi isu utama nasional.
“Isu sampah saat ini menjadi isu utama nasional di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Bali kami akan memberikan dukungan agar bisa cepat teratasi, sesuai program pusat,” tegasnya.
Selain itu, Komisi VII DPR RI menilai keberadaan Bali Tourism Board (BTB) sebagai lembaga promosi pariwisata sangat efektif. Daulay bahkan menyebut BTB menjadi inspirasi bagi rencana pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional.
Rombongan Komisi VII juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali yang baru diresmikan lima bulan sebelumnya. Daulay melihat fasilitas ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat pariwisata kesehatan Indonesia dan bersaing dengan negara tetangga.
“Dengan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai hampir 6 juta orang, membangun rumah sakit internasional di Bali sangat tepat. Kita tidak boleh kalah dari Singapura atau Malaysia,” katanya optimis.
Ia pun mendorong agar tenaga dokter di rumah sakit tersebut berasal dari putra-putri terbaik Bali, yang difasilitasi dengan beasiswa dari lembaga nasional seperti LPDP atau BUMN.
“Kami ingin dokter-dokter di sana lahir dari Bali sendiri. Kami siap membantu lewat jejaring kementerian dan DPR,” tutur politisi asal Sumatera Utara tersebut.
Pertemuan Komisi VII DPR RI dan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, ditutup dengan penyerahan cinderamata dan suasana hangat, menyepakati kolaborasi pusat dan daerah untuk meneguhkan posisi Bali sebagai barometer pembangunan berkelanjutan di Indonesia.*** (dre)
