Balihotnews.com | DENPASAR – Provinsi Bali kembali mencatat capaian positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Tahun 2025 wilayah kerja Jawa II (Jawa Timur dan Yogyakarta), Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM di Denpasar, Rabu (6/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan penutup dari rangkaian roadshow Rakor KUR yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung, Padang, Banjarmasin, dan Makassar.
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Helvi Moraza, serta dihadiri Deputi Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Iwan Taufiq Purwanto. Ada juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh. Serta perwakilan lembaga keuangan, lembaga penjamin, dan dinas terkait.
Dalam sambutannya, Erwin Soeriadimadja menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM dalam mempercepat penyaluran KUR nasional melalui Rakor tersebut.
Ia menjelaskan, ekonomi Bali tumbuh kuat sebesar 5,88% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,04% (yoy).
“Bank Indonesia Bali berkomitmen untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai driver utama ekonomi daerah melalui pendampingan, fasilitasi pembiayaan, penguatan digitalisasi melalui QRIS, business matching, dan perluasan pasar hingga menembus pasar global,” tutur Erwin.
Penyaluran KUR Bali Capai Rp8 Triliun
Hingga September 2025, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp8,03 triliun, dengan dominasi kredit mikro sebesar 40,93% dari total kredit UMKM.
UMKM sendiri menyumbang lebih dari 97% unit usaha di Bali, menjadikannya tulang punggung ekonomi daerah.
Namun demikian, Erwin menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi UMKM, yakni dari aspek kapasitas dan perilaku pelaku usaha, akses kelembagaan dan pembiayaan, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi daerah.
Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi menyeluruh berbasis prinsip 3C, yaitu Commitment, Collaboration, dan Communication.
Sementara itu, Tri Arya Dhyana Kubontubuh menambahkan bahwa tantangan seperti kualitas debitur, literasi keuangan, dan keterbatasan digitalisasi UMKM masih perlu dibenahi.
Pihaknya menyambut baik delapan arahan prioritas pembiayaan yang disampaikan Wakil Menteri Kemenkop UKM, termasuk kolaborasi riset dengan Bank Indonesia dan BRIN untuk memperkuat sektor riil berbasis data.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Helvi Moraza juga mengapresiasi kinerja BPD Bali yang menyalurkan 61% KUR di sektor produksi.
Selain itu, BPD Bali memberikan porsi pembiayaan kepada penerima perempuan hingga 51,34%, menunjukkan inklusivitas pembiayaan yang sejalan dengan semangat ekonomi hijau dan berkeadilan.
Rakor juga membahas sejumlah kendala teknis yang dihadapi bank penyalur dan langkah strategis untuk memperkuat penyaluran KUR di akhir 2025 serta tahun berikutnya.
“Kami berharap sinergi yang erat memperkuat UMKM sebagai agent of transformation menuju ekonomi Bali bahkan Indonesia yang hijau, inklusif, dan berdaya saing global,” tutup Erwin.
