Menuju WBK, Lapas Kerobokan Tekankan Transparansi Layanan dan Budaya Antikorupsi

Suasana penilaian oleh Tim Penilaian Mandiri (TPM) Zona Integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Senin (25/8/2025). (balihotnews/lapaskerobokan)
Suasana penilaian oleh Tim Penilaian Mandiri (TPM) Zona Integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Senin (25/8/2025). (balihotnews/lapaskerobokan)

Balihotnews.com | BADUNG – Upaya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kembali diuji melalui penilaian Tim Penilaian Mandiri (TPM) Zona Integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan yang berlangsung pasa Senin (25/8/2025), di ruang rapat lantai II ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pokja dan anggota ZI dengan penuh antusias.

Penilaian tidak hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi juga menekankan pembuktian komitmen seluruh jajaran Lapas Kerobokan dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berbagai inovasi dipaparkan, mulai dari pelayanan berbasis digital, penguatan pengawasan internal-eksternal, hingga capaian indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berita Terkait:  Pertamina Janji Sehari Tak Kelar, Koster Datangi Direktur Pertamina di Sanggaran

Hasil survei persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan dan persepsi antikorupsi (SPKP-SPAK) juga memperoleh skor hampir sempurna.

Hal ini menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak sekadar prosedural, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga binaan dan masyarakat luas.

Kalapas Kelas IIA Kerobokan, Hudi Ismono, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menanamkan budaya kerja yang bersih dan berintegritas.

“Kami terus berupaya menanamkan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan penuh integritas. Kegiatan TPM WBK ini adalah momentum untuk menunjukkan kepada publik bahwa Lapas Kerobokan mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Hudi.

Dengan dukungan penuh seluruh jajaran, Lapas Kerobokan diharapkan tidak hanya meraih predikat WBK, tetapi juga menjadi contoh nyata implementasi reformasi birokrasi Pemasyarakatan di Bali.

Berita Terkait:  Pekerja Wajib Tahu! 10 Poin Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan 

Berita Terkini