Balihotnews.com | DENPASAR – Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT Bali mengajukan hak jawab atas pemberitaan ulang kasus perkelahian antar warga di Bualu, Nusa Dua, yang terjadi pada September 2024, namun dipublikasikan kembali pada 7 Juni 2025 tanpa keterangan waktu yang jelas.
Publikasi tersebut memicu kesalahpahaman seolah-olah kejadian tersebut baru terjadi, sehingga menimbulkan potensi penyimpangan opini publik.
Ketua PENA NTT Bali, Agustinus Apolonaris Daton, atau yang akrab disapa Polo, menegaskan bahwa pemberitaan ulang tanpa konteks waktu merupakan tindakan manipulasi informasi.
“Kejadian perkelahian di Bualu tersebut kebetulan melibatkan tiga orang warga Bali etnis NTT, tepatnya warga Sumba. Sebagai sebuah fakta, memang tidak ada yang salah. Tetapi melakukan penayangan ulang tanpa penjelasan bahwa kasus tersebut adalah kasus lama, yakni bulan September tahun 2024, adalah sebuah tindakan manipulasi informasi atau pemberitaan media, yang menimbulkan penyimpangan opini,” ujar Polo dalam rapat PENA NTT Bali di Pusat Kuliner Pjok Sudirman, Denpasar, pada Rabu (11/6/2025).
PENA NTT Bali menilai praktik ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi mencoreng citra komunitas diaspora NTT di Bali. Menurut Polo, pemberitaan semacam ini dapat dianggap sebagai upaya clickbait untuk meningkatkan kunjungan situs web media tertentu.
“Ini tidak fair, tidak cerdas dan tidak mendidik,” ujarnya serius.
Sebagai langkah respons, PENA NTT Bali mengambil dua tindakan tegas. Untuk media cetak dan online, organisasi ini melayangkan hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. Sementara untuk akun media sosial yang menyebarkan video lama tersebut tanpa konteks, PENA NTT Bali mengirimkan somasi.
Kasus ini bermula dari pemberitaan sejumlah media di Bali dengan judul sensasional seperti “MENCEKAM! Keributan Pecah di Bualu Nusa Dua, Oknum Pendatang Ngamuk, Warga Tepak Kulkul Bulus.” Berita tersebut merujuk pada video yang diunggah di media sosial, yang ternyata merupakan rekaman peristiwa September 2024.
PENA NTT Bali menekankan pentingnya akurasi informasi untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah dampak buruk terhadap komunitas tertentu.
Organisasi ini berharap media dapat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar dan tidak memanipulasi fakta demi kepentingan komersial. (dir)
