DENPASAR – Menjelang Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang dijadwalkan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta, Pengurus Pusat PHDI mulai memetakan berbagai persoalan strategis yang dihadapi umat Hindu di Indonesia.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “belanja masalah” di Aula Asoka Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar, Sabtu (8/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi PHDI untuk mendengar langsung persoalan, kebutuhan hingga aspirasi umat Hindu di daerah sebelum dirumuskan menjadi bahan strategis dalam Mahasabha XIII.
Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI, Letjen I Nyoman Cantiasa, mengatakan penjaringan aspirasi diperlukan agar keputusan yang nantinya dihasilkan dalam Mahasabha benar-benar berpijak pada kondisi umat di lapangan.
“Belanja masalah ini merupakan upaya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, khususnya umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin menangkap berbagai aspirasi, persoalan, dan kebutuhan umat di daerah,” kata Cantiasa.
Menurutnya, Bali bukan satu-satunya daerah yang menjadi lokasi penjaringan aspirasi. Panitia juga berencana menggelar FGD serupa di sejumlah wilayah dengan populasi umat Hindu cukup besar, seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami ingin mengumpulkan informasi, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembahasan ke depan. Sehingga pada saat Mahasabha ke-13 dilaksanakan, kami sudah memiliki kesimpulan dan rumusan yang dapat menjadi bahan untuk memperbaiki organisasi PHDI,” ujarnya.
Mahasabha XIII juga menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi PHDI karena akan diwarnai agenda suksesi kepemimpinan, termasuk pemilihan Ketua Umum, Sabda Walaka, dan Sabda Pandita.
Karena itu, menurut Cantiasa, panitia tidak semata-mata memetakan persoalan. Berbagai program yang selama ini dinilai berjalan baik juga akan dievaluasi dan dikembangkan, terutama menyangkut pelayanan serta pembinaan umat.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat,” tegasnya.
FGD di Bali melibatkan berbagai unsur, mulai pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sulinggih, akademisi, pengusaha hingga media.
Ketua Umum PHDI Pusat, Mayjen Wisnu Bawa Tenaya, menegaskan FGD merupakan bagian dari rangkaian menuju Mahasabha XIII sekaligus momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola organisasi.
“Ini adalah awal kegiatan menuju Mahasabha PHDI yang akan dilaksanakan di Jakarta,” tandas tokoh nasional yang kerap disapa WBT ini.
Pelaksanaan FGD Pra Mahasabha XIII PHDI di Aula Asoka, Yayasan Pendidikan Widya Kerthi (YPWK), selaku badan pengelola Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, juga mendapat dukungan penuh dari pihak yayasan. Forum tersebut dinilai memiliki arti penting dalam mempertemukan pemikiran akademisi, tokoh agama, dan berbagai elemen umat untuk merumuskan gagasan strategis bagi kehidupan umat Hindu ke depan.
Sekretaris YPWK, I Ketut Susila Dharma, mengatakan pelaksanaan FGD Pra Mahasabha XIII di lingkungan UNHI merupakan wujud nyata implementasi Dharma Negara dan Dharma Agama. Sebagai perguruan tinggi Hindu, UNHI diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi ruang lahirnya pemikiran dan solusi terhadap berbagai persoalan keumatan.
“Pelaksanaan FGD Pra Mahasabha XIII di Aula Asoka Yayasan Pendidikan Widya Kerthi merupakan bagian dari implementasi Dharma Negara dan Dharma Agama. Kami berharap YPWK bersama UNHI dapat terus berkolaborasi dengan PHDI dan berbagai komponen umat,” ujar Susila Dharma.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar dunia pendidikan tinggi Hindu dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
“UNHI yang dikelola Yayasan Pendidikan Widya Kerthi kami harapkan dapat menjadi semacam ‘Kawah Candradimuka’, tempat lahir dan ditempanya gagasan, sumber daya manusia, serta pemimpin Hindu yang berkualitas. Pada akhirnya, semua itu bermuara pada tujuan luhur Hindu, yakni mewujudkan Moksartham Jagadhita—kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin,” tegasnya.
Ia berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat menjadi masukan konkret dalam Mahasabha XIII PHDI untuk melahirkan program dan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan umat Hindu, baik saat ini maupun menghadapi tantangan masa depan.
Aset PHDI Dinilai Harus Lebih Produktif
Sejumlah persoalan strategis mengemuka dalam forum tersebut. Ketua Paiketan Krama Bali, I Wayan Jondra, salah satunya menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi aset milik Parisadha.
Menurut Jondra, aset PHDI harus dikelola secara produktif agar dapat menopang keberlangsungan organisasi sekaligus mendukung program pelayanan kepada umat.
Kebutuhan pembiayaan organisasi dinilai semakin besar seiring banyaknya agenda PHDI, mulai seminar, forum diskusi hingga kegiatan keagamaan.
“Aset itu tidak harus pure dalam bentuk uang, tetapi bagaimana aset dalam bentuk jaringan bisa menekan cost. Inilah yang perlu ditata,” tegasnya.
Karena itu, kepengurusan PHDI mendatang didorong menyusun strategi pengelolaan aset sekaligus menciptakan sumber-sumber produktif baru berdasarkan potensi masing-masing daerah.
Keberagaman Hindu Jangan Diseragamkan
Tantangan lain disampaikan Ketua Umum Prajaniti, KS Arsana. Ia menilai PHDI ke depan harus mampu merespons keberagaman kearifan lokal umat Hindu yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Menurutnya, perkembangan Hindu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman etnik, adat dan budaya di masing-masing wilayah. Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan, tetapi sebagai kekayaan sekaligus media penyebaran Dharma.
“Bagaimana Parisada sebagai sebuah majelis menghargai kearifan-kearifan lokal tersebut sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi media penyebaran Dharma,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua PHDI Provinsi Papua Tengah, Dewa Gede Sukawati. Menurutnya, PHDI harus semakin hadir dan mampu mengayomi umat Hindu dengan beragam tradisi dan karakteristik lokal.
“Seperti di Pulau Buru, Sumatera, Bromo, Tengger, itu semua bernaung di PHDI Pusat,” katanya.
Ia menegaskan upaya menyeragamkan praktik dan kearifan lokal Hindu harus dihindari. Keberagaman justru perlu dijaga sebagai salah satu kekuatan Hindu di Indonesia.
AI Jadi Peluang Penyebaran Dharma
Selain persoalan organisasi dan keberagaman, transformasi teknologi juga masuk dalam pembahasan.
KS Arsana menilai perubahan demografi serta semakin tingginya tingkat pendidikan umat telah memengaruhi pola pikir dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut PHDI mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
“Media yang ada sekarang, yang namanya teknologi informasi, harus dimanfaatkan secara optimal,” cetusnya.
Termasuk di dalamnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi peluang baru untuk memperluas penyebaran pengetahuan dan nilai-nilai Dharma, terutama dalam menjangkau generasi yang semakin akrab dengan dunia digital.
Kebutuhan Guru Agama Hindu Masih Jadi PR
Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah pemenuhan kebutuhan guru agama Hindu di sejumlah daerah.
Arsana mengungkapkan, kebutuhan tenaga pengajar agama Hindu belum seluruhnya terpenuhi meskipun tersedia lulusan dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi.
“Banyak kebutuhan guru di daerah yang tidak mampu kita penuhi, padahal kita punya lulusan guru dan tenaga pendidik yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengakses peluang itu,” ungkapnya.
Ia mendorong PHDI bersama organisasi kemasyarakatan Hindu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan tersebut dapat dipetakan sekaligus dicarikan solusi.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam rangkaian “belanja masalah” ini selanjutnya akan dihimpun sebagai bahan pembahasan Mahasabha XIII. Dari persoalan tata kelola organisasi, aset, keberagaman kearifan lokal, kebutuhan guru agama hingga pemanfaatan AI, Mahasabha diharapkan tidak sebatas menjadi forum suksesi kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan arah baru PHDI dalam menjawab kebutuhan umat Hindu di Indonesia. (red)
