Balihotnews.com | BANDUNG – Gubernur Bali, Wayan Koster menempatkan Desa Adat sebagai ujung tombak transformasi digital sekaligus benteng pelestarian budaya dan kearifan lokal di Pulau Dewata. Langkah strategis ini diambil guna memastikan gerak modernisasi teknologi tidak mereduksi kekayaan tradisi, melainkan memperkuat pertahanan kebudayaan lokal dari hulu hingga ke hilir.
Komitmen besar tersebut dipaparkan secara gamblang oleh Gubernur Koster saat hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam ajang bergengsi 5th International Conference on Digital Humanities 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat., Sabtu, 18 Juli 2026.
Forum ilmiah tingkat dunia yang mengusung tema besar “AI, Digital Ethics, and the Future of Geotourism” ini membedah arah perkembangan kecerdasan buatan (AI), etika di ruang digital, serta proyeksi masa depan geowisata di tengah derasnya arus disrupsi teknologi.
Acara bergengsi ini turut dibuka dengan sambutan hangat dari Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T, serta menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang juga memberikan pandangannya selaku salah satu keynote speaker.
Dalam pemaparannya yang komprehensif, Gubernur Koster menjabarkan data demografis dan administratif wilayahnya. Saat ini, Bali terdiri dari 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat, dengan total jumlah penduduk mencapai 4,4 juta jiwa dan diproyeksikan menyentuh angka 4,5 juta jiwa pada tahun ini dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,66 persen.
Untuk mengintegrasikan seluruh wilayah tersebut ke dalam ekosistem modern, Pemerintah Provinsi Bali tengah masif mengembangkan website di seluruh tingkat desa dan desa adat. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan keterampilan digital bagi para Perangkat Desa serta Prajuru Desa Adat.
Tidak hanya menyasar birokrasi, para Yowana (generasi muda) Desa Adat juga secara khusus difasilitasi untuk dibentuk menjadi komunitas digital yang aktif. Komunitas pemuda ini didorong agar terhubung langsung dengan berbagai marketplace serta platform digital global.
Lebih jauh, infrastruktur tradisional seperti Wantilan dan Balai Banjar kini diberdayakan secara fungsional menjadi Balinese Culture Meeting Point. Fasilitas komunal ini dialihartikan sebagai pusat pertemuan sekaligus ruang kerja (coworking space) bagi komunitas digital lokal, sehingga teknologi dapat diakses langsung dari jantung kehidupan masyarakat adat.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang struktur desa adatnya masih utuh, kokoh, dan berdaya hingga saat ini. Keberadaan 1.500 desa adat tersebut memegang peranan vital dalam menjalankan roda pemerintahan, mengawal pembangunan, serta menopang kebudayaan dan kearifan lokal.
“Mungkin kalau tidak ada desa adat ini, kebudayaan di Bali sudah terancam punah atau akan terus mengalami penurunan,” kata Gubernur Koster di hadapan peserta konferensi.
Pemanfaatan teknologi digital ini, lanjut Koster, difungsikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, optimalisasi pelaksanaan program, serta akselerasi pelayanan publik di seluruh pelosok Bali.
“Pemerintah Provinsi Bali saat ini betul-betul mendorong pelestarian budaya, budaya benda dan tak benda dalam aset digital, sehingga pelestarian kebudayaan Bali hadir dan berdampak nyata dalam ekosistem digital secara niskala dan sekala,” tegas Gubernur Bali dua periode yang merupakan alumni ITB itu.
Gubernur Koster menegaskan bahwa transformasi digital di Bali tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga berpijak pada pelestarian budaya, lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal.
Karena itu tranformasi digital mengakar dan berbasis pada kearifan lokal yang tertuang dalam visi pembangunan Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang mengandung maknamakna: “Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala sakala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.”
“Kemajuan teknologi, transformasi digital tidak boleh menerkam kearifan lokal, tapi bagaimana mampu menguatkan indentitas budaya dan kearifan lokal,” tegas Gubernur Koster.
Kehadiran Gubernur Koster dalam forum ilmiah bertaraf internasional di ITB ini menjadi bukti nyata bahwa model pembangunan Bali yang berbasis kebudayaan kian mendapatkan pengakuan luas, baik di tingkat nasional maupun global.
Ditengah disrupsi teknologi yang masif, Bali berhasil membuktikan diri tidak sekadar sebagai magnet pariwisata dunia, melainkan sebagai laboratorium hidup di mana modernitas teknologi dan keabadian tradisi mampu berjalan beriringan secara harmonis.
Sementara itu dalam sambutan pembuka, Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan lagi menciptakan teknologi, melainkan memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan di tengah kompleksitas sosial.
Menurut Tatacipta, selama ini institusi teknologi identik dengan pembahasan mengenai pembangkit listrik, industri, rekayasa, dan berbagai inovasi teknis. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa proses perancangan hanya menjadi sebagian kecil dari keberhasilan implementasi sebuah teknologi.
“Desain teknologi mungkin hanya sekitar 10 persen dari keseluruhan proses. Sisanya adalah bagaimana teknologi itu dapat diterapkan secara konsisten dan mampu menjawab berbagai kompleksitas di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, ITB terus mendorong pendekatan multidisiplin dan interdisiplin melalui kolaborasi lintas fakultas, peneliti, praktisi, hingga pemerintah. Menurutnya, penyelesaian persoalan global membutuhkan perpaduan antara ekosistem digital dengan pendekatan kemanusiaan agar teknologi benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (red).
