Balihotnews.com | JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi tancap gas memperketat pengawasan wilayah perbatasan Indonesia dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB). Langkah strategis ini diwujudkan lewat inisiasi sistem “Pagar Digital”, sebuah sistem pengawasan udara berbasis drone canggih untuk menyapu bersih perlintasan ilegal di jalur-jalur tikus.
Kolaborasi mutakhir ini digodok langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, bersama tim ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta.
Sistem pengamanan ini lahir dari keresahan Hendarsam saat menghadiri Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu. Kala itu, ia menyaksikan rentetan teknologi canggih penjaga perbatasan, namun tak satu pun yang lahir dari tangan anak bangsa.
”Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” ungkap Hendarsam dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/7/2026).
Bergerak cepat dari rasa penasaran itu, Hendarsam langsung mengandeng kampus teknologi terbaik di Indonesia. Tujuannya satu: membangun benteng pertahanan siber di batas negara.
Apalagi, Indonesia memiliki bentangan perbatasan darat yang sangat masif, yakni mencapai 3.111 kilometer. Wilayah seluas itu dinilai sangat rawan menjadi ladang empuk perlintasan ilegal.
Ironisnya, dari ribuan kilometer garis perbatasan tersebut, infrastruktur pengawasan fisik masih sangat minim. Saat ini baru tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di kawasan Kalimantan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
”Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,” bebernya tajam.
Kondisi riil di lapangan memang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari-April 2026, pelintas resmi yang tercatat mencapai 679.867 orang.
Namun, momok menakutkan yang sesungguhnya berada di luar jalur resmi, yakni kepungan jalur tikus di sepanjang hutan dan perbatasan.
Celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional. Keterbatasan infrastruktur digital dan risiko keamanan personel di area konflik membuat perbatasan rawan disusupi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan komoditas ilegal.
Lalu, wilayah mana saja yang bakal dipagari radar digital ini?
Hendarsam menegaskan, proyek “Pagar Digital” ini diprioritaskan di tiga titik darat utama: Kalimantan (berbatasan dengan Malaysia), Papua (berbatasan dengan Papua Nugini), dan NTT (berbatasan dengan Timor Leste). Sementara di sektor laut, radar pemantau akan memelototi wilayah Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya.
Untuk mengeksekusi misi besar ini, Imigrasi bakal mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi massal bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Gahar! Drone ini dirancang sanggup mengangkasa nonstop 24 jam dengan pasokan energi dari panel surya.
Cara kerjanya pun terbilang cerdas karena mengombinasikan dua tipe drone dalam satu kesatuan sistem taktis.
Pertama, Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertindak sebagai ‘mata elang’. Drone ini terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk memantau perimeter jarak jauh.
Kedua, Drone Mantis. Unit ini bertindak sebagai eksekutor taktis untuk melakukan pendekatan visual jarak pendek dan intersepsi begitu Drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan.
Sebelum diadopsi Imigrasi untuk menjaga kedaulatan negara, teknologi drone pintar ini rupanya telah sukses diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil memuaskan.
”Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time,” jelas Hendarsam.
Begitu radar drone menangkap pergerakan mencurigakan di area blind spot, sistem langsung mengirim koordinat presisi ke pos imigrasi terdekat. Langkah instan ini diklaim mampu memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis.
Penggunaan mata udara ini juga dinilai jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan harus menerjunkan aset udara berawak yang memakan biaya selangit.
Dalam jangka panjang, megaproyek Pagar Digital ini dibidik menjadi fondasi utama kemandirian siber (cyber security) keimigrasian nasional demi menjaga martabat bangsa.
”Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Kita meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal,” pungkas Hendarsam.
