Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar memperkuat langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar pada 24 Juni 2026 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemkot Denpasar, Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta perangkat daerah untuk memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah dan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan pembangunan Kota Denpasar harus terus didukung oleh stabilitas harga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik.
Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan, pemantauan harga, serta memperkuat sinergi bersama berbagai pihak.
Di sisi lain, digitalisasi daerah menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah. Seluruh perangkat daerah juga diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai, integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menyampaikan Kota Denpasar memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan pariwisata di Bali.
Tingginya aktivitas ekonomi membuat kebutuhan pangan di Denpasar terus menjadi perhatian. Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19 persen secara tahunan (yoy) dan masih berada dalam sasaran inflasi.
Namun sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, serta komoditas hortikultura tetap perlu mendapat perhatian.
“Untuk itu, Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ujar Ronald.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda sebagai pemasok dan offtaker, koordinasi dengan Bulog dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan data harga dan stok, serta komunikasi publik menjaga ekspektasi masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga mengapresiasi perkembangan digitalisasi daerah Kota Denpasar. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) meningkat dari 91,9 persen menjadi 94 persen pada Semester II 2025.
Capaian tersebut turut mendorong peningkatan peringkat Championship TP2DD Kota Denpasar dari posisi 19 menjadi posisi 10 se-Jawa Bali.
Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah akan terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, e-commerce, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, mengatakan digitalisasi daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95 persen. Pencapaian tersebut didukung berbagai inovasi seperti Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Simon Melkisedek, memastikan kesiapan Bulog dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Bali.
Per 23 Juni 2026, stok pangan Bulog Kanwil Bali disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, hingga jagung. Ketahanan stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 10 bulan.
Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani, penyaluran bantuan pangan, distribusi Minyakita, serta penyaluran beras SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga.
Kepala BPS Kota Denpasar, I Made Juli Ardana, menyampaikan inflasi Denpasar pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,50 persen secara bulanan, 1,56 persen secara tahun kalender, dan 3,19 persen secara tahunan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan, dengan komoditas seperti cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan biaya pendidikan SMA menjadi faktor pendorong.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar) sebagai upaya mengembangkan ekosistem digital untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Selain itu, Pemkot Denpasar turut memberikan penghargaan transaksi digital 2026 kepada pihak yang berkontribusi dalam mendukung implementasi ETPD, termasuk penerima reward penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Puskesmas dengan transaksi QRIS Dinamis terbanyak.
Melalui HLM TP2DD dan TPID Tahun 2026, Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen memperkuat sinergi kebijakan, menjaga stabilitas harga, serta memperluas digitalisasi transaksi daerah menuju Denpasar maju berbasis ekonomi kreatif dan budaya. (red).
