Balihotnews.com | DENPASAR – Inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali bersama Bank Indonesia memastikan stabilitas harga tetap terjaga ditengah tekanan geopolitik global dan kenaikan harga energi.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2 Juni 2026, inflasi bulanan Bali pada Mei 2026 mencapai 0,42 persen month to month (mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,01 persen (mtm), sekaligus melampaui inflasi nasional Mei 2026 sebesar 0,28 persen (mtm).
Kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga BBM dan LPG nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang berdampak pada pergerakan harga di daerah. Sementara itu, inflasi tahunan Bali meningkat dari 2,08 persen year on year (yoy) pada April 2026 menjadi 2,99 persen (yoy) pada Mei 2026.
Meski meningkat, inflasi Bali masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Secara spasial, empat kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan selama Mei 2026. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,54 persen (mtm) atau 2,78 persen (yoy).
Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50 persen (mtm) dengan inflasi tahunan mencapai 3,19 persen (yoy). Selanjutnya, Singaraja mencatat inflasi 0,37 persen (mtm) atau 3,17 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Badung mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm) atau 2,64 persen (yoy).
Secara komoditas, kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi Mei 2026. Namun demikian, inflasi tertahan oleh turunnya harga canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih.
Bank Indonesia Provinsi Bali menyebut inflasi yang tetap terjaga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global yang masih berlangsung.
“Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%,” demikian disebutkan dalam rilis tersebut.
Kedepan, sejumlah risiko inflasi masih perlu diwaspadai, terutama meningkatnya permintaan barang dan jasa saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan, serta musim libur sekolah yang mendorong kenaikan wisatawan domestik.
Selain itu, ketidakpastian cuaca pada masa peralihan musim hujan ke kemarau dan potensi El Nino juga diperkirakan dapat mengganggu produksi pangan di sejumlah sentra pertanian. Risiko lainnya berasal dari ketidakpastian global yang berpotensi memicu kenaikan lanjutan harga BBM dan bahan bakar rumah tangga, terlebih setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2026.
Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berbagai langkah yang dilakukan antara lain intensifikasi operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, monitoring dan sidak LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, hingga penguatan penyebarluasan informasi pasar murah kepada masyarakat.
Dengan langkah strategis tersebut, inflasi Bali sepanjang 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. (red).
