Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali resmi dipercaya pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang menjalankan pilot project penuh digitalisasi bantuan sosial di seluruh kabupaten/kota.
Kepercayaan tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyebut penunjukan Bali sebagai proyek percontohan nasional merupakan bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat yang harus dijaga dengan baik. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial digital.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” kata Sekda Dewa Indra.
Ia menjelaskan, tahapan program saat ini masih berada pada fase awal, yakni pendataan agen dan pengunggahan data. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital serta pelaksanaan Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.
Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa Presiden dijadwalkan hadir langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk melihat perkembangan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh agen yang berjumlah 8.029 orang bekerja maksimal agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain percepatan pelaksanaan, Sekda Bali juga menekankan pentingnya laporan progres yang lengkap dan tepat waktu agar target nasional yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa transformasi digital dilakukan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan proaktif kepada masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial juga menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan sistem digital, penyaluran bantuan diharapkan lebih transparan dan tepat sasaran.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menambahkan bahwa digitalisasi bantuan sosial bertujuan meningkatkan akurasi data penerima sekaligus mengurangi potensi kebocoran bantuan.
Ia menjelaskan, penggunaan IKD menjadi kunci utama dalam sinkronisasi data penerima bantuan dengan data kependudukan nasional. Sistem tersebut akan terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, hingga mitra perbankan.
Pada tahun 2026, Kementerian Sosial melakukan uji coba sistem digital bantuan sosial di 41 kabupaten/kota di Indonesia. Program ini dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan agar lebih cepat dan efisien.
Melalui digitalisasi bantuan sosial, pemerintah berharap transformasi penyaluran bansos dari sistem manual menuju sistem elektronik terpadu dapat berjalan optimal dengan mengedepankan akurasi data, efektivitas layanan, serta transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat. (red).
