Pengolahan Sampah Dibenahi, Gubernur Koster Ingatkan Publik Jangan Terseret Narasi Sesat

Foto: Suasana sistem relaksasi terbatas di TPA Suwung, Denpasar. (Balihotnews/ist).

Balihotnews.com | DENPASAR – Ditengah upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Bali justru dihadapkan pada gelombang narasi provokatif yang beredar di media sosial. Ajakan membuang sampah ke kantor pemerintah menjadi salah satu contoh yang dinilai berbahaya dan menyesatkan.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, situasi ini tidak boleh mengaburkan arah kebijakan yang sedang dibangun secara bertahap dan terukur bersama pemerintah pusat.

“Kita sedang berbenah. Jangan sampai publik diarahkan ke tindakan yang justru memperkeruh keadaan,” kata Gubernur Koster di Denpasar,  Sabtu, 18 April 2026.

Gubernur Koster menilai, ajakan semacam itu bukan bentuk kritik konstruktif, melainkan upaya menggiring masyarakat ke tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan merusak fasilitas publik.

Berita Terkait:  Gubernur Koster Dukung Fasilitas dan Perizinan untuk Perseden Berlaga di Liga 3 Nasional

“Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan aksi yang merugikan semua pihak,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan, kebijakan pengelolaan sampah Bali tetap berpegang pada sistem berbasis sumber. Relaksasi terbatas ke TPA Suwung yang diberikan selama dua hari dalam sepekan merupakan bagian dari masa transisi, bukan perubahan arah.

Namun di saat yang sama, Gubernur Koster mengingatkan bahwa perubahan sistem memang kerap memunculkan resistensi, terutama dari pihak-pihak yang selama ini berada dalam zona nyaman. “Perubahan pasti ada yang tidak suka. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena tekanan,” terangnya.

Menurut Gubernur Koster, publik perlu lebih jernih dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama yang bernuansa provokasi. Ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada tujuan besar. Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada penumpukan di TPA. “Kalau kita ikut terpancing, yang rugi Bali sendiri,” ujarnya.

Berita Terkait:  Dinilai Teraktif Dukung SPI Pendidikan, KPK Beri Penghargaan Gubernur Koster 

Gubernur Koster menegaskan, pemerintah provinsi akan tetap berjalan di jalur kebijakan yang telah ditetapkan, sambil mendorong kabupaten/kota mempercepat kesiapan di lapangan. “Ini bukan sekadar kebijakan. Ini soal masa depan lingkungan Bali,” tutupnya. (red).

 

Berita Terkini