Balihotnews.com | BADUNG – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menyoroti kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang pelayanan publik saat menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 9 April 2026.
Selain mengevaluasi capaian program kerja dan serapan anggaran, Raker Komisi I DPRD Badung juga menyoroti kebutuhan tambahan pegawai di sejumlah OPD yang dinilai semakin mendesak.
Kekurangan SDM dinilai dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih Badung menjadi pusat pariwisata dan salah satu penopang ekonomi Bali.
Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara mengatakan pihaknya telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pegawai.
“Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Badung ini adalah barometernya atau urat nadinya perekonomian Bali. Yang kedua, Badung ini adalah wajah nasional di tingkat internasional. Artinya Bali ini adalah wajahnya Indonesia di Internasional khususnya mengenai di bidang kepariwisataan di Badung. Tentu, itu dijaga dengan baik. Nah, kita menjaga dengan baik itu tentunya perlu sumber daya manusia yang juga memadai, cukup dan mumpuni,” paparnya.
Menurut Lanang Umbara, Badung membutuhkan diskresi atau perlakuan khusus dari pemerintah pusat dalam pengangkatan pegawai, mengingat tingginya kebutuhan pelayanan publik dan posisi strategis Badung sebagai destinasi wisata internasional.
Dalam Raker tersebut, Komisi I DPRD Badung juga mengevaluasi serapan anggaran di 11 OPD yang rata-rata telah mencapai 75 persen hingga 90 persen.
Capaian tersebut dinilai cukup baik, meskipun masih ada beberapa program yang belum mencapai target akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dan adanya perubahan status pegawai kontrak menjadi PPPK.
“Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi juga terkait dengan program-program yang sudah terlaksana, tentunya juga program program yang terkendala, sehingga ada serapan serapan daripada belanja. Kita sesuai dengan program itu ada yang tidak mencapai target itu menjadi evaluasi kita,” kata Lanang Umbara.
Komisi I DPRD Badung juga menyiapkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, terutama terkait peningkatan pelayanan publik, sarana dan prasarana operasional, termasuk kendaraan dinas untuk mendukung kerja lapangan.
“Kendaraan itu dalam artian untuk operasional kerja misalnya seperti truk sampah, kendaraan operasional Satpol PP untuk melakukan mobile terkait menjaga Kamtibmas di Kabupaten Badung. Begitu juga sarana-sarana lainnya, yang perlu kita tingkatkan agar Kabupaten Badung ini mampu menjaga keamanan, kenyamanan, kepariwisataan dan seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Nah, itu yang akan menjadi catatan dan akan menjadi rekomendasi kita berdasarkan hasil rapat hari ini,” kata Lanang Umbara. (red).
