Balihotnews.com | KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung di Kantor Bupati Klungkung, Kamis, 12 Maret 2026
Rapat strategis langsung dipimpin Bupati Klungkung, I Made Satria dan dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Bali, Muhamad Shiroth. Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati, Kepala BPS Kabupaten Klungkung A. A. Gd. Dirga Kardita, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah anggota TPID.
Dalam arahannya, Bupati Satria menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat HBKN.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah di antaranya penyelenggaraan pasar murah secara rutin dengan melibatkan pengusaha dan distributor, monitoring stok secara intensif untuk mencegah penimbunan, hingga memastikan kelancaran distribusi barang di pasar.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan subsidi atau pembebasan biaya angkut komoditas pangan untuk menekan disparitas harga di wilayah kepulauan. Penguatan kerja sama antar daerah juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan.
Pemkab Klungkung juga mendorong Kecamatan Banjarangkan sebagai lumbung ketahanan pangan lokal guna memperkuat kemandirian pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.
Deputi Direktur BI Bali, Muhamad Shiroth, menyoroti kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengendalian harga. Ia menyebut Klungkung tidak termasuk kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK), memiliki lahan pertanian terbatas, serta bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Selain itu, wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan menghadapi disparitas harga akibat tingginya biaya logistik serta distribusi rantai pasok.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi penguatan stabilitas harga pangan, diantaranya optimalisasi operasi pasar dengan prinsip 3T yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
BI juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah, termasuk pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan atau sinergi dengan Perumda pangan yang sudah ada di Bali. Selain itu, komunikasi publik juga perlu diperkuat untuk mengelola ekspektasi masyarakat terkait harga pangan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati melaporkan kondisi harga sejumlah komoditas di Klungkung masih relatif terkendali. Stok beras disebut dalam kondisi cukup dan terus diperkuat melalui percepatan pasokan dari Perum Bulog dan distributor guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang HBKN.
Meski demikian, kenaikan harga secara terbatas terpantau pada cabai rawit dan daging ayam ras. Kenaikan ini dipengaruhi faktor cuaca, dinamika produksi, serta meningkatnya biaya pakan ternak.
Kepala BPS Kabupaten Klungkung, A. A. Gd. Dirga Kardita, menambahkan bahwa faktor cuaca, peningkatan permintaan SPPG, serta tingginya kunjungan wisatawan terutama ke Nusa Penida turut mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Ia menyebut 20 komoditas dalam keranjang IPH memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi makanan masyarakat Klungkung, yakni mencapai 39,98 persen. Selain itu, konsumsi makanan olahan yang mencapai 23,87 persen juga dinilai rentan terdampak apabila harga bahan mentah mengalami gejolak.
Sebagai penutup, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Klungkung dan Bali yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. (red).
