Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Seminar Nasional bertajuk Bali Economic Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045″ di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, Rabu, 18 Pebruari 2026.
Acara BEIF 2026 sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali masa bakti 2026-2031.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan Bali memiliki kekhasan tersendiri dengan keberadaan sekitar 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa luas wilayah dan lahan pertanian Bali terus mengalami penyusutan akibat abrasi, bencana, serta faktor alam lainnya.
“Tadinya, luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang jumlah lahan Bali berkurang, bahkan jumlah sawah juga menyusut,” kata Gubernur Koster.
Ditengah keterbatasan wilayah, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen atau berada di posisi kelima nasional, meskipun tanpa dukungan sektor tambang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat.
Gubernur Koster juga mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, meningkat dari 6,3 juta pada 2024 dan menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Bali itu tidak sepi. Saya terus pantau jumlah wisatawan ke Bali wisatawan datang berapa dan pergi berapa melalui Bandara Ngurah Rai. Itu 7,05 juta adalah angka capaian tertinggi selama wisatawan asing berada di Bali. Jadi, tiap hari saya pantau dengan GM Angkasa Pura. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” kata Gubernur Koster.
Meski demikian, Gubernur Koster menilai alokasi pembangunan infrastruktur dari APBN masih bersifat normatif dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah seperti Bali. Sementara itu, alih fungsi lahan sawah mencapai 600-700 hektar per tahun yang berpotensi mengancam ketahanan pangan, sistem subak, serta keseimbangan lingkungan.
“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar Bali, seperti pangan, air dan energi itu harus bisa dimulai dari Bali,” terangnya.
Selain persoalan lahan, Bali juga menghadapi tantangan kapasitas infrastruktur, transportasi publik, kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita, berkurangnya kesempatan usaha masyarakat lokal, ancaman air bersih, kemacetan, hingga munculnya komunitas warga asing.
Untuk itu, Gubernur Koster menegaskan solusi atas berbagai persoalan tersebut membutuhkan dukungan kuat pemerintah pusat serta peran aktif wakil rakyat asal Bali di DPR RI dan DPD RI untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan strategis.
“Itu kondisi real di Bali, seharusnya anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali yang diurus ini, menjadi pejuang rakyat Bali di Jakarta bukan mengkuliti kebijakan Bali, karena di Bali sudah ada DPRD-nya. Itu perjuangannya disana di Kementerian, suarakan ini di Jakarta. Ngk usah ngudeg-ngudeg di Bali, karena sudah ada DPRD disini,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya percepatan penanganan masalah sampah, air bersih, energi, dan kemacetan agar tidak menurunkan daya saing pariwisata Bali.
“Itu bisa membuat daya saing pariwisata Bali bisa menurun, kemudian ekonomi Bali akan mengalami ancaman. Ini harus menjadi pemahaman kita semua. Maka saya sudah minta ke Komisi V DPR RI agar serius menyelesaikan masalah insfrastruktur di Bali dengan jumlah anggaran cukup besar. Itu harus disupport oleh APBN. Jika tidak lewat APBN maka dia akan terus menurun daya saingnya,” kata Gubernur Koster.
Melalui forum BEIF 2026, Gubernur Koster berharap sinergi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan NCPI Bali dapat memperkuat fondasi pembangunan empat tahun ke depan sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030.
“Saya sudah bertarung memperebutkan anggaran pembangunan insfrastruktur dalam waktu empat tahun kedepan, karena saya akan berakhir masa jabatan pada 20 Pebruari 2030,” kata Gubernur Koster.
Sementara itu, Ketua Umum DPP NCPI, Gusti Kade Sutawa, menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali demi menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata.
“Dengan dilantiknya pengurus NCPI Bali, kami harapkan segera bisa bekerja untuk mendukung semua program-program apa yang pak Gubernur Bali sudah canangkan. Jadi, NCPI Bali harus mendukung semua kebijakan pak Gubernur Bali,” kata Gusti Kade Sutawa.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW NCPI Bali, Agus Maha Usadha menilai BEIF menjadi ruang koordinasi strategis dalam merumuskan peta jalan investasi berkelanjutan dan penguatan infrastruktur sebagai kunci utama pertumbuhan pariwisata Bali.
“Kunci Bali semuanya itu di insfratruktur. Kalau kita bicara jumlah kunjungan wisatawan ke Bali 7,05 juta kemarin itu sebenarnya masih bisa dikembangkan,” kata Agus Maha Usadha.
Agus Maha Usadha juga menyoroti pentingnya regulasi pengelolaan sampah, perlindungan lahan, serta kesiapan Bali menghadapi persaingan kawasan regional agar tetap menjadi destinasi unggulan dunia.
Disisi lain, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Ketut Yadnya Winarta berharap hasil forum ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat masa depan pariwisata Bali.
“Mudah-mudahan, hal ini ada hasil dan output yang bisa menjadi masukan pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang bisa bermanfaat untuk semua, baik buat masyarakat maupun bermanfaat buat kemajuan pariwisata Bali,” kata Yadnya Winarta. (red).
