Balihotnews.com | DENPASAR – Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kembali ditegaskan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bahkan, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Provinsi Bali menghadiri
Entry Meeting LKPD 2025 di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis, 12 Pebruari 2026.
Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh Bupati dan Wali Kota dalam lingkup Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI.
Entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan LKPD 2025 yang bertujuan menyampaikan ruang lingkup audit, metodologi pemeriksaan, sekaligus memperkuat koordinasi antara BPK RI dan pemerintah daerah.
Tahap ini dinilai krusial untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan juga disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang menyatakan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Secara keseluruhan, entry meeting ini dihadiri 15 Gubernur dalam lingkup Ditjen PKN VI, yakni dari Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Selain itu, tujuh Wakil Gubernur turut hadir, termasuk Wagub Bali bersama wakil gubernur dari Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Rangkaian kegiatan juga diisi dialog antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan para kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI.
Dialog ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi pengawasan keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan dimulainya tahapan pemeriksaan LKPD 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. (red).
