Balihotnews.com | DENPASAR – Ada pemandangan lucu tapi menyedihkan yang terus berulang di Bali. Setiap kali sampah menumpuk, para pejabat Badung dan Denpasar tiba-tiba berubah menjadi komentator ulung. Mereka paling pandai bersuara keras, paling gesit melempar tudingan, dan paling sibuk berburu kambing hitam.
Namun ketika ditanya mana tempat pengolahan sampahmu? mana sistemmu? mana kerja nyatamu? Mereka sunyi. Justru yang terdengar hanya derak tumpukan sampah yang makin menggunung.
Lebih ironis lagi, yang paling sering mereka salahkan adalah Gubernur Bali Wayan Koster. Padahal TPA Suwung bukan tanah provinsi, bukan tanggung jawab provinsi, bahkan lokasinya berada di lahan pusat dalam kawasan Tahura. Tapi entah kenapa, setiap sampah dari Badung – Denpasar gagal diurus, Gubernur Koster yang diseret ke tengah arena.
Seakan-akan Koster-lah yang memproduksi sampah harian dari hotel mewah di Kuta. Seakan-akan Koster-lah yang membiarkan TPS liar tumbuh di pinggir kota. Seakan-akan Koster-lah yang mengatur supaya tempat wisata penuh sampah plastik.
Padahal faktanya, Koster sudah menyiapkan Pergub tata kelola sampah sejak hampir enam tahun lalu. Kewajiban memilah, kewajiban mengolah di sumber, kewajiban desa adat, desa dinas, kecamatan, hingga kabupaten/kota semua sudah diatur.
Provinsi sudah menyiapkan kerangka besar. Tetapi untuk wilayah bupati/wali kota sebagai pelaksanaan teknis, perlu dipertanyakan?
APBD Badung Triliunan, Tapi Tidak Mampu Menata Sampah Sendiri
Di sinilah komedinya terlihat, Badung sebagai kabupaten kaya raya dengan APBD triliunan ternyata tidak punya nyali menata sampahnya sendiri.
APBD besar hanya dipakai untuk pamer fasilitas glamor, tapi untuk urusan paling mendasar seperti pengolahan sampah kurang mendapat perhatian.
Denpasar, sebagai ibu kota provinsi, tak kalah memalukan. Sebagian desa adat sudah bergerak membangun pengolahan mandiri, tapi di banyak lokasi lain sampah masih dibuang begitu saja, seolah-olah kota metropolitan boleh bertingkah seperti kampung yang baru belajar memilah plastik dan organik.
Selama hampir enam tahun, mereka diam. Tidak membangun TPST yang cukup, tidak memperkuat TPS3R, tidak menata sistem pengumpulan, dan tidak memulai pengolahan berbasis sumber secara menyeluruh.
Lalu ketika pusat memerintahkan TPA Suwung ditutup, paniklah semuanya. Baru kelihatan mana pemimpin yang bekerja, mana yang hanya bergaya. Baru terkuak bahwa selama ini Provinsi melalui Koster yang memikul beban politik dan psikologis paling berat.
Ia diserang, dicaci, dihina, dijadikan sasaran utama, padahal yang menikmati kenyamanan justru para pemimpin kabupaten/kota. Koster dipukul dari segala arah di media sosial, disalahkan atas hal yang bahkan bukan kewenangan provinsi.
Tetapi ia tetap berdiri di depan, tetap menjadi tameng untuk pemimpin daerah lain yang sibuk menjaga citra daripada menjaga lingkungan.
Kini, setelah Suwung tutup, semua kepura-puraan itu runtuh. Ternyata kabupaten terkaya dan ibu kota provinsi tidak punya sistem pengolahan sampah yang matang.
Ternyata yang selama ini paling lantang berbicara, sebenarnya paling malas bekerja. Begitu juga kelompok yang paling sibuk menyalahkan, justru yang paling tidak punya solusi.
Jika masyarakat Bali hari ini geram melihat tumpukan sampah di jalan, di sungai, di depan rumah, dan di belakang hotel, ingatlah satu hal. Sampah itu adalah cermin telanjang dari kegagalan para pemimpin mengurus dirinya sendiri.
Selama mereka sibuk mencari kambing hitam daripada bekerja, sampah itu akan terus naik, merayap, dan pada akhirnya menumpuk di atas reputasi para pemimpinnya sendiri. (red)
