Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Pemprov Bali berhasil meraih nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 99. Capaian ini menempatkan Bali di posisi pertama, mengungguli Jawa Barat (97) dan Kepulauan Riau (96).
Meski berhasil meraih nilai tertinggi, Gubernur Koster menegaskan belum sepenuhnya puas. Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali untuk terus menjaga integritas dan meneguhkan budaya antikorupsi dalam setiap lini pelayanan publik.
“Pencapaian MCP terbaik ini tentu saja bukan hal yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Bali. Hasil ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelayanan publik kita,” ujar Koster dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali serta Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (4/11/2025).
Edukasi Sejak Dini
Menurut Koster, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan hukum. Upaya edukatif dan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini juga menjadi kunci penting.
Karena itu, Pemprov Bali terus menggencarkan pendidikan integritas kepada berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, aparatur pemerintahan, hingga masyarakat adat, melalui peran aktif penyuluh antikorupsi yang tergabung dalam Forum PAKSI Bali.
“Penyuluh antikorupsi Bali sudah terbentuk sejak 2021 dan kini berjumlah 63 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ini bukti keseriusan kita membangun gerakan penyuluhan antikorupsi di Bali,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, Koster menargetkan pembentukan 700 penyuluh antikorupsi aktif di Bali pada tahun 2026, yang akan bergerak masif menyebarkan nilai-nilai integritas hingga ke tingkat desa adat.
Ia bahkan menugaskan Sekda Bali, Dewa Made Indra, untuk memastikan target tersebut tercapai sebelum masa jabatannya berakhir.
“Sebelum pensiun, kerjakan itu dulu. Biar ada kenangan baik. Targetkan tahun depan 700 penyuluh antikorupsi aktif, gerak semua secara masif,” ujarnya tegas.
Pendekatan berbasis budaya dan seni lokal juga menjadi strategi yang diunggulkan. Koster menilai bahwa pesan moral antikorupsi akan lebih mudah diterima masyarakat bila dikemas lewat kesenian, tradisi adat, dan komunitas lokal.
“Kalau di Bali, pendekatan seni itu sangat efektif. Melalui desa adat dan berbagai komunitas, kita bisa menjadikan Bali sebagai satu pulau dengan budaya integritas yang tinggi,” katanya.
Ia pun mengajak KPK untuk terus memberikan dukungan teknis dan edukatif agar gerakan antikorupsi ini tak hanya berhenti pada slogan, tapi benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat Bali.
“Bali tidak boleh hanya dikenal karena budaya dan pariwisatanya, tapi juga karena masyarakatnya yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Gubernur Koster meyakini, penyuluhan yang masif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan menjadi pondasi kuat pembangunan Bali yang berkelanjutan.
“Dengan integritas dan kejujuran, kita bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik secara niskala maupun sekala,” pungkasnya. (red)
