Munarman Bisa Dibui 6 Tahun Atau Denda Rp 1 M

ft istimewa: Munarman dijerat sebagai tersangka, bisa jadi dia dibui 6 tahun atau denda Rp 1 m

DENPASAR, balihotnews.com – Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, ditetapkan sebagai tersangka penistaan pecalang, semacam satgas penjaga adat di Bali. Polda Bali, akan kembali memanggil Munarman pada Jumat, 10 Februari. Pemanggilan kedua itu sebagai tersangka.

“Kasus Munarman sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose, kepada awak media. Status tamatan sarjana hukum di Palembang itu naik jadi tersangka, setelah sebelumnya memenuhi panggilan saksi pada Senin, 30 Januari lalu.

Sesuai laporannya yang menista pecalang, Munarman dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal itu berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut pengamat hukum, Josua Sitompul, SH, IMM, dalam web-nya hukumonline.com, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

“Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu,” ujarnya.

Maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Sesuai pasal itu, Munarman bisa mendekam dibui selama 6 tahun. Atau denda paling banyak Rp 1 miliar.Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

“Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya,” tutup dia. (yes)

BACA JUGA: Massa Unjuk Rasa Minta FPI Dibubarkan

BACA JUGA: Pecalang Hindu Bali Jaga Istigosah Saat Harlah NU 91




Be the first to comment