Lembaga Perkreditan Desa Bangkrut Dihidupkan Lagi

DENPASAR, balihotnews.com – Sesuai perubahan ketiga atas Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), tim pansus DPRD Bali, berencana menghidupkan kembali LPD bangkrut, bermasalah, dan mati suri. Ranperda ini akan diketok palu Februari ini.

Dalam Ranperda itu, salah satu yang jadi pembahasan terkait dana pemberdayaan sebesar 5 persen yang diambil dari keuntungan LPD.

Pansus Ranperda LPD, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, menjelaskan terkait dana pemberdayaan 5 persen tersebut diperuntukan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengurus LPD.

Dana tersebut digunakan biaya pelatihan. Seperti diketahui karyawan LPD dari latar belakang yang beragam sehingga perlu diberikan pembekalan. “Ada 7000 orang yang harus diberdayakan. Kedepan mereka yang mengelola LPD Benar-benar memahami masalahan keuangan,” jelas Parta.

Dari dana pemberdayaan disisihkan pula untuk dana pembinaan.

Selain itu yang menjadi perhatian yakni LPD yang sudah bangkrut, bagiamana kedepan LPD ini bisa dibangkitkan kembali. Dikatakan pula bahwa Pemprov Bali akan memberikan modal yang akan diambil dari dana desa pakraman. “Modal Rp50-Rp 100 Juta, dan LPD yang ingin bangkit akan segera diberikan modal,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi.

Disinggung terkait desa pakraman yang tidak memiliki LPD, Nyoman Parta mengatakan bahwa. Desa Pakraman wajib memiliki LPD. “Dalam Perda ini kita wajibkan membuat LPD,” tegas politikus asal Guwang ini. (suy)




Be the first to comment